Baru kemaren pulang dari jogja, eh malamnya denger kabar buruk tentang Jogja. Jogja mendapatkan masalah mengenai status keistimewaannya.
Pak SBY mengatakan bahwa "Sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi harus ditegakkan,
tidak mungkin ada sistem monarki. Saya yakin ada sistem yang jadi
jalan tengah. Saya menegaskan tentang posisi pemerintah terhadap DIY. Pertama sistem
nasional NKRI seutuhnya merupakan harga mati, karena dalam UUD secara
gambang diatur dalam pasal 18"
Kalo aku telaah lebih lanjut, pernyataan SBY ini bermakna ganda. Beliau menganggap bahwa DIY adalah monarki dan berbeda dengan sistem demokrasi yang telah dianut oleh Indonesia. Lalu beliau juga ingin agar DIY tetap ada tetapi tanpa tahta kesultanan sebagi gubernur.
Permasalahan yang diangkat SBY saat ini adalah tentang kata "MONARKI". Entah bagaimana bisa tiba-tiba SBY berkata mengenai monarki dan langsung menyindir kesultanan yogyakarta. Hal ini membuat berang warga jogjakarta dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan jogja, salah satunya adalah aku yang juga mencintai jogja.
Pernyataan SBY di atas sangatlah tidak tepat. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa pernyataan SBY aku katakan salah.
1. Pencopotan nama "istimewa" dari kata DIY menjadi alasan adanya sistem monarki di jogja.
What the hell? Lahwong DKI juga istimewa kok, dari kata Daerah Keistimewaan Indonesia.
Ohya, berbicara mengenai jogja yang dijadikan propinsi, begini cerita singkatnya: jogja itu istimewa makanya dijadikan sebuah propinsi, bukan propinsi yang diistemewakan karena ada keraton dan monarkinya...
2. Melakukan pemilihan gubernur seperti daerah lain.
Hei, kalau jogja memilih gubernur seperti pemilu, dimanakah letak istimewanya jogja sebagai Daerah Keistimewaan Yogyakarta? Haish. Lagipula, rakyat Jogja juga suka jika Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi gubernur dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai wakil gubernurnya. Malah mereka merasa senang dengan kehadiran SSHBX yang juga menjadi seorang sultan dari Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Dengan sentuhan tata krama keraton dan pengetahuan politik yang dalam, SSHBX juga bisa membawa jogja aman dan nyaman gemah ripah loh jinawi. Malahan, menurutku Jogja lebih baik daripada Jakarta...
3. Di dalam ilmu dasar politik, ada dua jenis monarki.
Pertama: monarki absolut yang tidak sejalan dengan demokrasi. Kedua: monarki konstitusional yang sejalan dengan demokrasi.
Kita tahu bahwa warga Jogja memiliki kedekatan yang baik dengan Kanjeng Sultan. Jadi, apa-apa yang dilakukan Kanjeng Sultan, pasti telah dibicarakan bersama abdi dalemnya dan warga Jogja. Berbicara dan mendengarkan perkataan rakyatnya kan juga merupakan bagian dari demokrasi. Dan ini kan bukan monarki absolut? Kalaupun dinyatakan sebagai monarki konstitusional, tapi toh yaa masih berjalan berdampingan dengan demokrasi. Tapiiiiiiiiiii, bukankah istilah monarki itu hanya untuk sebuah negara dan bukan untuk propinsi????????
4. Sistem monarki bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi.
Faktanya, tidak selalu sistem monarki tidak bisa dikawinkan dengan demokrasi. Kalau boleh dibilang, pernyataan yang dilontarkan SBY adalah ngawur. Bagaimana tidak, sejak jogja memilih bergabung dengan NKRI berakhir sudah sistem monarki Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. jadi yang ada ialah DIY sebagai propinsi dengan sisa-sisa sistem monarki, khususnya dalam pengangkatan eksekutif, bukan monarkinya itu sendiri. Karena sistem monarki adalah sebuah istilah teknis untuk bentuk negara, bukan propinsi.
5.Demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan pemimpin oleh rakyat.
Esensi demokrasi sebenarnya bukan pada prinsip pemimpin adalah pilihan rakyat, merupakan pada prinsip bahwa peraturan itu adalah buatan manusia (kedaulatan rakyat). Jadi, di sini SBY berpendapat bahwa demokrasi itu hanyalah pemilihan, yakni pemimpin hendaknya hasil pilihan rakyat. Padahal kalaupun itu dikatakan bagian demokrasi, palingan sifatnya hanya sebagai prinsip sekunder saja, bukan utama dan bukan ide khas demokrasi. Prinsip primer dan khas dalam demokrasi justru adalah memberikan otoritas kepada manusia sebuah hak untuk membuat hukum. Inilah prinsip primer demokrasi yang justru terabaikan oleh SBY.
6. Dikatakan monarki saat kebetulan Sultan menjadi Gubernur?
Yaelaaaaaaaah... memangnya kenapa kalo seorang sultan menjadi gubernur????
Di dalam draf RUUK Pemerintah, Kanjeng Sultan dan Paku Alam ada di dalam institusi Parardhya yang mendapatkan hak imunitas, ini berarti tidak bisa dijangkau hukum, apakah itu bertentangan dengan konstitusi? Apakah itu demokrasi atau malah monarki?
Kanjeng Sultan diangkat sebagai gubernur pada era Presiden BJ Habibie dan Megawati sesuai mekanisme peraturan. DPRD mengajukan calon lewat fraksi, kemudian menggelar rapat pleno dan keputusannya adalah mengeluarkan SK pengangkatan gubernur. Lalu apa yang dicari SBY???
7. Dalam draft RUU Keistimewaan DIY, Kanjeng Sultan dan Paku Alam ditempatkan sebagai parardhya dan tidak lagi secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur.
Pernyataan ini kok malah menyalahi peraturan di dalam Piagam Kedudukan yang ditandatangani Kanjeng Sultan dengan Presiden Sokerano pada 19 Agustus 1945??? Piagam itu menyatakan bahwa Kesultanan DIY sebagai bagian dari NKRI sesaat setelah Indonesia merdeka. Piagam itu juga menetapkan gubernur dan wakil gubernur DIY adalah perpaduan dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam.
8. Predikat istimewa DIY karena jasanya menyelamatkan kemerdekaan Indonesia.
Sejumlah pengamat sejarah juga meyakini bahwa DIY mendapat predikat istimewa atas jasa besarnya untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia yang kala itu masih seumur jagung. DIY mau mengurusi pemerintah Indonesia yang saat itu kacau balau. Sri Sultan Hamengku Buwono IX masih mau menampung Soekarno dkk yang saat itu tertimpa musibah mengenai kerumitan mempertahankan Indonesia. Maka dari itu, Soekarno sebagai perwakilan rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih dengan membanggakan DIY dan memberikan DIY predikat istimewa. Jadi, untuk para pengambil kebijakan mengenai DIY, aku sarankan agar untuk melihat-lihat kembali data sejarah agar tidak ngawur dalam mengambil keputusan.
Saat itu, sebenarnya DIY bisa untuk tidak bergabung dengan Indonesia, tetapi Kanjeng Sultan IX mau bergabung dengan Indonesia dan bersedia untuk hidup menderita bersama Indonesia, padahal ketika itu ia bisa saja memilih untuk tidak bergabung dengan Indonesia.
Hmm, kalau begini apakah para pemimpin masih tidak mau untuk membalas budi bagi DIY mengingat jasa-jasanya selama perjuangan mempertahankan Indonesia????
9. Bukankah di DIY demokrasi berjalan terus tanpa menggusur keraton?
Kanjeng Sultan bekerja sebagai gubernur dan urusan leslatif diatur DPRD. Pak SBY lupa kalo di Inggris, Thailand, Malaysia, monarki masih berjalan sebagaimana biasanya dan tidak digusur lantaran semokrasi hendak dilaksanakan. Dan bukankah tidak ada persoalan mengenai ini? Tapi mengapa masih dipersoalkan oleh Pak SBY???
10. Kalo status istimewa DIY dicabut, mana balas budi dari Indonesia kepada Yogyakarta???
Aku ingat kata-kata dari Pak Sumadi sebagai orang Yogyakarta asli, "Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur dan Sri Paduka Pati Alam sebagai wakil gubernur adalah harga mati." Dan kata-kata ini persis seperti yang ada di metro tv (eh, metro tv atau tv-one ya???) tanggal 30 Juni 19.00 mengenai status keistimewaan jogjakarta. Logikanya, kalo pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan sama seperti provinsi lain, apa bedanya jogjakarta dengan provinsi lain yang tidak memiliki label istimewa?
Pokoknya, DIY dalam NKRI adalah harga mati, nggak bisa ditawar! Pernyataanku ini bersumber pada nilai keluhuran mengingat besarnya jasa Yogyakarta memomong Indonesia yang saat itu masih butuh asupan gizi.
Disini bukan berarti aku membicarakan keburukan SBY, hanya saja mempertanyakan kata-kata SBY yang mohon diverifikasi ulang.
Sempat heran juga, kenapa sumber-sumber artikel yang aku baca adalah tahun 2010? Apa permasalahan ini adalah masalah yang basi? Tetapi kenapa tadi malam muncul di metro tv??? Tapi aku juga lupa, aku nontonnya di metro tv atau tv-one, haduuuuuuuh lupaaaaaaaa.... yang jelas tanggal 30 Juni jam 19.00
Aku berbicara mengenai hal ini bukan berarti aku sok pintar, hanya saja aku ingin bercerita dan berpendapat mengenai jogjakarta yang saat ini dirundung masalah mengenai status keistimewaannnya. Aku bercerita muluk-muluk tentang jogja karena aku salut terhadap jogja dan aku ingin segera kembali ke jogja...
sumber:
http://www.rmol.co/read/2010/11/26/10445/Presiden-SBY:-Tak-Mungkin-Lagi-Ada-Sistem-Monarki-
http://kuliahpemikiran.wordpress.com/2010/12/14/monarki-demokrasi-dan-khilafah/
http://www.rmol.co/read/2010/12/14/11931/SBY,-Apa-yang-Kau-Cari-di-Jogja-
http://nasional.kompas.com/read/2010/11/28/06403299/Sultan:.Pemerintahan.DIY.Bukan.Monarki
http://www.suarapembaruan.com/home/saya-bingung-kok-ada-pernyataan-soal-monarki/1474
http://nasional.kompas.com/read/2010/11/30/12242697/Sebut.Monarki.Kesalahan.Strategi.SBY
http://news.okezone.com/read/2010/12/01/337/399015/pernyataan-sby-soal-monarki-yogya-disalahartikan
http://politik.kompasiana.com/2010/11/30/pak-sby-belum-sepenuhnya-paham-demokrasi-dan-monarki/
